PEKANBARU - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh oknum di lingkungan internal kepolisian dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional sekaligus merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.

Peringatan itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa. Ia menilai, jika dugaan spionase internal tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga menyangkut ancaman serius terhadap kedaulatan informasi dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik global.

Menurut Teguh, keamanan seorang kepala negara merupakan bagian penting dari sistem pertahanan dan ketahanan nasional. Terlebih, Presiden memegang kendali atas berbagai kebijakan strategis negara yang informasi dan komunikasinya harus terlindungi.

"Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara," ujar Teguh saat berada di Pekanbaru, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, stabilitas domestik dan keamanan informasi pemerintahan merupakan dua faktor penting yang menentukan kepercayaan dunia internasional terhadap sebuah negara.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini dinilai semakin sensitif karena pemerintahan Presiden Prabowo tengah aktif memperkuat peran diplomatik dan hubungan strategis dengan berbagai kekuatan dunia melalui politik luar negeri bebas aktif.

Teguh mengingatkan, dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat memunculkan pertanyaan di kalangan mitra internasional mengenai sejauh mana keamanan komunikasi dan kerahasiaan kebijakan strategis pemerintahan Indonesia terjamin.

Dampaknya, menurut dia, bukan tidak mungkin merembet pada kepercayaan mitra strategis maupun investor internasional terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia.

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," tegasnya.

Atas dasar itu, GREAT Institute mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, khususnya lingkaran terdekat Presiden.

Audit keamanan siber, pemeriksaan terhadap sistem komunikasi kepresidenan, serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dinilai perlu dilakukan secara serius dan transparan.

Teguh juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindakan di luar koridor hukum dan konstitusi. Evaluasi internal di tubuh aparat keamanan, menurutnya, harus menjadi bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga wibawa negara.

Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik internal yang justru melemahkan konsolidasi pemerintahan dan posisi Indonesia di tingkat internasional.

Bagi GREAT Institute, perlindungan terhadap kedaulatan informasi negara bukan semata persoalan teknis keamanan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional yang lebih besar.

Karena itu, Teguh menyatakan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dari perspektif geopolitik dan kepentingan strategis Indonesia. (btn)