PEKANBARU - Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Riau Bagian Pesisir memasuki babak baru. Lima kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah rencana pemekaran kini telah menyatakan dukungan resmi.

Kelima daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis. Dukungan terakhir datang dari Bengkalis setelah Bupati Kasmarni menerbitkan surat rekomendasi, disusul surat dukungan DPRD Kabupaten Bengkalis.

Surat Bupati Bengkalis Nomor 100.1.3/Tapem-Setda/29 tertanggal 28 September 2026 menegaskan dukungan Pemkab Bengkalis terhadap proses pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Ketua Badan Pekerja Pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP), Norhamsyah Abdul Wahab, Kamis (1/10/2026) silam.

DPRD Bengkalis kemudian memperkuat dukungan tersebut melalui surat bernomor 100.1.3/398/DPRD tertanggal 29 September 2026. Surat itu ditandatangani Ketua DPRD Septian Nugraha bersama tiga wakil ketua, M Arsya Fadilla, Hendri Firnanda Pangaribuan dan Misno.

Dengan dukungan Bengkalis, seluruh kepala daerah di lima wilayah yang masuk dalam rencana DOB Riau Bagian Pesisir telah menyatakan sikap resmi. Sebelumnya, dukungan telah diberikan oleh Wali Kota Dumai serta Bupati Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Siak.

Bagi BPDOB-RP, dukungan tersebut menjadi modal penting untuk melangkah ke tahapan administratif berikutnya. Pemekaran dinilai diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir.

"Surat ini akan menjadi bagian dari kelengkapan administrasi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," kata Norhamsyah, Minggu (4/10/2026).

Namun, dukungan lima kepala daerah belum menjadi akhir perjalanan. Dari unsur legislatif daerah, dukungan resmi saat ini telah datang dari DPRD Kota Dumai, DPRD Rokan Hilir dan DPRD Bengkalis. Sementara DPRD Siak dan DPRD Kepulauan Meranti masih diharapkan segera menerbitkan surat dukungan.

BPDOB-RP juga masih menunggu dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau sebagai bagian penting dalam proses pengusulan DOB. Di saat yang sama, tim akademisi dan pakar tengah menggesa penyelesaian naskah akademik, rancangan undang-undang serta kajian strategis dan berbagai kelengkapan administratif lainnya.

Norhamsyah mengatakan BPDOB-RP akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD di wilayah yang masuk dalam rencana pemekaran.

Menurutnya, semakin lengkap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, semakin kuat pula fondasi administratif dan politik perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

"Harapan kita seluruh proses ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait," ujarnya.

Dengan lima daerah pesisir telah berada dalam satu barisan dukungan, perjuangan DOB Riau Bagian Pesisir kini memasuki fase yang lebih menentukan: mengubah dukungan politik dan administratif tersebut menjadi kelengkapan usulan pemekaran yang memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan. (rco)