PEKANBARU - Video Bupati Siak Afni Zulkifli saat mengunjungi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, tak berhenti menjadi perbincangan di media sosial.

Video yang memperlihatkan kondisi riil masyarakat di kawasan tersebut telah ditonton jutaan kali dan direpost 8.489 akun hingga menyebar secara nasional. Sorotan publik itu kemudian sampai ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Respons pemerintah pusat pun terbilang cepat. Sehari setelah video tersebut viral, Sekretariat Wakil Presiden menghubungi staf Bupati Siak dan menyampaikan rencana peninjauan langsung kondisi wilayah 3T di Siak.

Bahkan, Minggu (4/10/2026), tim khusus yang disebut berjumlah delapan orang telah tiba di Pekanbaru dan bertemu dengan Afni di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II sebelum melanjutkan perjalanan menuju wilayah 3T.

Afni membenarkan adanya respons tersebut. Menurutnya, pihak Sekretariat Wakil Presiden menyampaikan bahwa video yang dibuatnya saat turun langsung ke lapangan mendapat perhatian Wapres Gibran.

“Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak,” kata Afni, Minggu (4/10/2026).

Afni menyebut, komunikasi dengan tim tersebut bahkan berlangsung hingga Sabtu malam. Salah satu hal yang ditanyakan adalah bagaimana cara mencapai wilayah yang hendak ditinjau.

Ia menjelaskan, akses menuju kawasan tersebut tidak mudah. Masyarakat hanya mengandalkan transportasi kapal yang disewa pemerintah daerah dan tidak tersedia setiap hari.

“Ke sana hanya bisa dilalui kapal. Itupun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu,” jelasnya.

Khusus perjalanan menuju Teluk Lanus hingga Dusun Mungkal, waktu tempuh menggunakan kapal dapat mencapai sekitar enam jam. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran persoalan akses dasar yang masih dihadapi masyarakat di wilayah 3T Siak.

Selain persoalan transportasi, Afni berharap tim pemerintah pusat melihat langsung berbagai persoalan lain yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga sektor pertanian.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Afni mengatakan, sejumlah wilayah 3T di Siak hingga kini belum mendapatkan layanan tersebut meski dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah tersedia.

“Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini,” ungkapnya.

Afni berharap kedatangan tim Wapres tidak berhenti pada pendataan kondisi lapangan. Ia menginginkan kunjungan tersebut berujung pada solusi konkret, termasuk kemungkinan dukungan pengadaan kapal maupun sarana transportasi pendidikan seperti bus sekolah.

“Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkret. Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah, dan lainnya,” harap Afni.

Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di tengah posisi Siak sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam besar. Afni menegaskan, kekayaan daerah dari sektor minyak, industri kehutanan dan perkebunan sawit belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan akses dasar bagi masyarakat.

“Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat,” katanya.

Afni sendiri tidak dapat mendampingi tim Wapres menuju lokasi karena harus bertolak ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Badan Anggaran DPRD Siak. Mereka dijadwalkan menemui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas Siak untuk 2027.

Menurut Afni, berdasarkan proyeksi yang diterima daerah, DBH migas Siak pada 2027 berpotensi mengalami penurunan sekitar 70 persen. Ia mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan tersebut.

“Saya tidak bisa menerima mereka hari ini karena saya berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Banggar DPRD Siak. Besok kami diterima Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah,” ujarnya.

Sementara untuk kunjungan tim khusus Wapres ke wilayah 3T, Afni mengatakan rombongan akan didampingi Wakil Bupati Siak Syamsurizal dan jajaran pemerintah daerah.

Ia meminta kondisi masyarakat ditunjukkan apa adanya agar pemerintah pusat memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.

Bagi Afni, viralnya video tersebut bukanlah tujuan akhir. Perhatian pemerintah pusat justru diharapkan menjadi pintu masuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dasar yang selama ini dihadapi masyarakat 3T Siak.

“Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak,” tegasnya. (btn)