JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memberi perlindungan serta mempersiapkan skema pemulangan yang jelas, terhadap jamaah umrah Indonesia yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah.

"Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” kata Selly dikutip di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Diketahui, terdapat lebih dari 58 ribu jamaah umrah Indonesia yang saat ini belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional yang dipicu eskalasi konflik regional.

Situasi itu menempatkan ribuan warga negara Indonesia dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.

Selly menyampaikan bahwa imbauan resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menegaskan bahwa pemerintah terus memantau situasi secara intensif dan mengambil langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jamaah umrah.

Dalam imbauan tersebut, pemerintah menegaskan beberapa langkah penting sebagai bagian dari sistem perlindungan negara.

Menurut Selly, imbauan resmi tersebut merupakan langkah awal penting, namun harus diikuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan kepastian pemulangan jamaah.

Berikutnya, Selly mengatakan bahwa situasi saat ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Selly menekankan setidaknya terdapat tiga aspek strategis yang harus diperkuat ke depan. Pertama, penguatan sistem perlindungan jamaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara.

Ia menilai perlunya protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat.

Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jamaah tidak menanggung beban akibat risiko global.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.

“Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik dan keluarga jamaah, guna memastikan kejelasan informasi dan menghindari kecemasan yang berkepanjangan. (**)