Operasional PT RAPP Dihentikan, Satgas PKH Pastikan Nasib Karyawan Jadi Tanggung Jawab Perusahaan
Editor: adminredaksi77 | Reporter : Rico
Jumat, 20 November 2026 | 18:02:08
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita L.H. Simanjuntak, dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026) siang.

KUANSING - Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau berdampak langsung terhadap keberlanjutan aktivitas perusahaan. Pemerintah memastikan seluruh kegiatan di dalam areal izin tersebut dihentikan, sementara kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan pemulihan lingkungan tetap harus dipenuhi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita L.H. Simanjuntak, menegaskan penghentian kegiatan tersebut diumumkan bersamaan dengan pencabutan izin PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Barita dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026) siang.

Saat ditanya mengenai nasib karyawan serta dampak ekonomi terhadap daerah akibat penghentian operasional perusahaan, Barita menyebut pemerintah akan menindaklanjutinya melalui proses penertiban dan penyelesaian.

"Yang jelas hari ini diumumkan dihentikan dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM-nya, dan audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," tegas Barita.

Ia memastikan pelaksanaan keputusan tersebut akan diawasi Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh keputusan dan rekomendasi pemerintah dijalankan secara konsisten.

Selain kewajiban terhadap pekerja, perusahaan juga harus melaksanakan pemulihan lingkungan serta memenuhi konsekuensi hukum yang timbul dari pencabutan perizinan tersebut.

Sementara itu, terkait kemungkinan penghentian ekspor produk pulp dan kertas, Barita belum menyampaikan keputusan teknis secara terperinci.

Ia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini berfokus pada penertiban, pencabutan perizinan, dan penghentian kegiatan di dalam areal izin. Adapun langkah lanjutan akan dilakukan sesuai kewenangan Satgas PKH.

Apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, Satgas PKH memastikan persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum yang tergabung di dalamnya.

Pencabutan izin PT RAPP ini menjadi perhatian besar mengingat skala areal perizinan yang mencapai 338.536 hektare. Kejelasan mekanisme penghentian aktivitas, perlindungan tenaga kerja, serta dampak terhadap perekonomian daerah masih menjadi sejumlah persoalan yang menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. (rco)

Zona
hukum
Bisnis
Wisata Edukasi di Perpustakaan Soeman HS

Senin, 7 November 2022 | 22:26:22
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

Senin, 7 November 2022 | 22:24:20
nasional
internasional
profil
otomotif
Artikel Pilihan
Operasional PT RAPP Dihentikan, Satgas PKH Pastikan Nasib Karyawan Jadi Tanggung Jawab Perusahaan | Redaksi77.co
☰
×
Home /bisnis
Operasional PT RAPP Dihentikan, Satgas PKH Pastikan Nasib Karyawan Jadi Tanggung Jawab Perusahaan
Editor : adminredaksi77 | Penulis: Rico
Jumat, 20 November 2026 | 18:02:08
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita L.H. Simanjuntak, dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026) siang.

KUANSING - Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau berdampak langsung terhadap keberlanjutan aktivitas perusahaan. Pemerintah memastikan seluruh kegiatan di dalam areal izin tersebut dihentikan, sementara kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan pemulihan lingkungan tetap harus dipenuhi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita L.H. Simanjuntak, menegaskan penghentian kegiatan tersebut diumumkan bersamaan dengan pencabutan izin PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Barita dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026) siang.

Saat ditanya mengenai nasib karyawan serta dampak ekonomi terhadap daerah akibat penghentian operasional perusahaan, Barita menyebut pemerintah akan menindaklanjutinya melalui proses penertiban dan penyelesaian.

"Yang jelas hari ini diumumkan dihentikan dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM-nya, dan audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," tegas Barita.

Ia memastikan pelaksanaan keputusan tersebut akan diawasi Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh keputusan dan rekomendasi pemerintah dijalankan secara konsisten.

Selain kewajiban terhadap pekerja, perusahaan juga harus melaksanakan pemulihan lingkungan serta memenuhi konsekuensi hukum yang timbul dari pencabutan perizinan tersebut.

Sementara itu, terkait kemungkinan penghentian ekspor produk pulp dan kertas, Barita belum menyampaikan keputusan teknis secara terperinci.

Ia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini berfokus pada penertiban, pencabutan perizinan, dan penghentian kegiatan di dalam areal izin. Adapun langkah lanjutan akan dilakukan sesuai kewenangan Satgas PKH.

Apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, Satgas PKH memastikan persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum yang tergabung di dalamnya.

Pencabutan izin PT RAPP ini menjadi perhatian besar mengingat skala areal perizinan yang mencapai 338.536 hektare. Kejelasan mekanisme penghentian aktivitas, perlindungan tenaga kerja, serta dampak terhadap perekonomian daerah masih menjadi sejumlah persoalan yang menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. (rco)

Pilihan Editor
RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal...

Jumat, 20 November 2026 | 18:05:56
Operasional PT RAPP Dihentikan, Satgas PKH...

Jumat, 20 November 2026 | 18:02:08
Google Tidak Pernah Sebut 19.389 Kanal YouTube...

Jumat, 20 November 2026 | 07:41:57
Polda Riau Gagalkan Peredaran 9 Kg Sabu, Kurir...

Jumat, 20 November 2026 | 07:38:02
Artikel Populer
Wisata Edukasi di Perpustakaan Soeman HS
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru
Investasi Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru
Protokol Isolasi Mandiri