SIAK - Puluhan dokter spesialis di Kabupaten Siak akhirnya angkat suara. Sebanyak 38 tenaga medis itu mendatangi DPRD Siak dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah, Senin (30/3/2026), untuk menuntut kejelasan pembayaran tunjangan kelangkaan yang telah tertunggak selama enam bulan.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Siak, Rory Erlangga, mengakui adanya tunggakan pembayaran. Ia menyebut, tunjangan untuk September hingga Oktober 2025 belum dibayarkan dan telah dicatat sebagai utang pemerintah daerah. Namun, untuk November hingga Desember 2025 dipastikan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari para dokter. Salah satu dokter spesialis, Dina Refi, mengungkapkan bahwa sejak September mereka tidak menerima pembayaran penuh. Bahkan pada Januari, pembayaran hanya dilakukan sebesar 50 persen.

“Kami tidak dibayar selama enam bulan sejak September, Januari hanya dibayar 50 persen. Berbeda dengan dokter spesialis kontrak yang dibayar penuh tanpa potongan,” ujarnya dalam rapat.

Dina juga mendesak pemerintah daerah segera memenuhi kewajiban atas hak yang telah mereka kerjakan. Ia menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, para dokter meminta diberikan kemudahan untuk mutasi ke daerah lain.

“Kalau daerah ini sudah tidak sanggup membayar, kami mohon dipermudah untuk mutasi ke tempat lain agar kami bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” katanya.

Ketegangan dalam rapat semakin meningkat saat sejumlah dokter menyampaikan kekecewaan secara terbuka. Bahkan, dokter spesialis patologi klinik, Adisti Adzlin, tak kuasa menahan emosi dan menangis usai mendengar penjelasan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Siak, Handry.

“Tidak enak kalau saya pendam, kejadian seperti ini karena Handry, semua tanggung jawabnya sebagai Plt Kepala Dinas,” ujar Adisti.

Situasi ini menyoroti kontras kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak. Di tengah alasan efisiensi anggaran, tunjangan tenaga medis justru dipangkas, sementara kebutuhan layanan kesehatan tetap berjalan. Para dokter pun berharap DPRD Siak dapat menjembatani persoalan ini dan mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret. (rco)