633 SPPG Sudah Jalan di Riau, BGN Warning Soal Standar Higenis dan Transparansi
Editor: adminredaksi77 | Reporter : Rico
Sabtu, 21 Februari 2026 | 17:20:16

PEKANBARU — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pengawasan ketat pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Provinsi Riau. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) akan langsung dihentikan sementara operasionalnya.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya, saat rapat konsolidasi program MBG bersama kasatpel, mitra dan yayasan di Ballroom Hotel Premiere, Kota Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026) siang.

“Jika terjadi kejadian menonjol dan diketahui karena sarana prasarana tidak layak atau SOP tidak dijalankan, maka kami suspen sampai dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Target 800 SPPG

Sony menyebut hingga saat ini sudah ada 633 SPPG berdiri di Riau. Seluruh bangunan SPPG dibangun oleh mitra dan masyarakat dengan dukungan lebih dari 25 ribu relawan.

Jumlah itu mendekati target sekitar 800 unit SPPG di wilayah Riau.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, satgas dan mitra menjadi faktor percepatan pembangunan layanan pemenuhan gizi tersebut.

Wajib Punya Media Sosial

BGN juga mewajibkan seluruh kepala SPPG memiliki media sosial untuk transparansi publik. Setiap dapur MBG harus mengumumkan menu harian, bahan makanan, harga hingga kandungan gizinya.

Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian harga bahan atau kualitas makanan.

“Ini bentuk kontrol sosial. Penerima manfaat juga menjadi pengawas,” kata Sony.

Ia menambahkan, anggaran MBG tidak seragam. Untuk kelompok kecil seperti balita, TK dan Raudhatul Athfal dialokasikan Rp13 ribu per porsi, sedangkan kelompok lainnya Rp15 ribu per porsi.

Sertifikat Higenis Wajib 30 Hari

BGN memberi batas maksimal 30 hari kepada SPPG yang mulai beroperasi untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan. Jika tidak mengajukan dalam waktu tersebut, operasional akan dihentikan sementara.

“Kalau 30 hari tidak mendaftar, kami anggap tidak ada keseriusan dan akan disuspen,” tegasnya.

Tetap Berjalan Saat Ramadhan

BGN memastikan Program Makan Bergizi tetap berjalan selama Ramadhan, namun dengan penyesuaian mekanisme. Makanan tidak dikonsumsi di tempat dan menu diubah sesuai rekomendasi ahli gizi.

Karbohidrat bisa diganti dalam bentuk lain seperti kue, sementara protein dapat berupa telur rebus, telur asin, dendeng atau abon. Untuk pondok pesantren, makanan dimasak siang hari dan dibagikan menjelang berbuka puasa.

BGN juga telah menutup portal pendaftaran SPPG baru. Jika suatu kecamatan masih membutuhkan tambahan unit, pemerintah daerah harus mengusulkan secara resmi untuk diverifikasi. (rco)

Zona
hukum
Bisnis
Wisata Edukasi di Perpustakaan Soeman HS

Senin, 7 November 2022 | 22:26:22
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

Senin, 7 November 2022 | 22:24:20
nasional
internasional
profil
otomotif
Artikel Pilihan
633 SPPG Sudah Jalan di Riau, BGN Warning Soal Standar Higenis dan Transparansi | Redaksi77.co
×
Home /bisnis
633 SPPG Sudah Jalan di Riau, BGN Warning Soal Standar Higenis dan Transparansi
Editor : adminredaksi77 | Penulis: Rico
Sabtu, 21 Februari 2026 | 17:20:16

PEKANBARU — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pengawasan ketat pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Provinsi Riau. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) akan langsung dihentikan sementara operasionalnya.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya, saat rapat konsolidasi program MBG bersama kasatpel, mitra dan yayasan di Ballroom Hotel Premiere, Kota Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026) siang.

“Jika terjadi kejadian menonjol dan diketahui karena sarana prasarana tidak layak atau SOP tidak dijalankan, maka kami suspen sampai dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Target 800 SPPG

Sony menyebut hingga saat ini sudah ada 633 SPPG berdiri di Riau. Seluruh bangunan SPPG dibangun oleh mitra dan masyarakat dengan dukungan lebih dari 25 ribu relawan.

Jumlah itu mendekati target sekitar 800 unit SPPG di wilayah Riau.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, satgas dan mitra menjadi faktor percepatan pembangunan layanan pemenuhan gizi tersebut.

Wajib Punya Media Sosial

BGN juga mewajibkan seluruh kepala SPPG memiliki media sosial untuk transparansi publik. Setiap dapur MBG harus mengumumkan menu harian, bahan makanan, harga hingga kandungan gizinya.

Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian harga bahan atau kualitas makanan.

“Ini bentuk kontrol sosial. Penerima manfaat juga menjadi pengawas,” kata Sony.

Ia menambahkan, anggaran MBG tidak seragam. Untuk kelompok kecil seperti balita, TK dan Raudhatul Athfal dialokasikan Rp13 ribu per porsi, sedangkan kelompok lainnya Rp15 ribu per porsi.

Sertifikat Higenis Wajib 30 Hari

BGN memberi batas maksimal 30 hari kepada SPPG yang mulai beroperasi untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan. Jika tidak mengajukan dalam waktu tersebut, operasional akan dihentikan sementara.

“Kalau 30 hari tidak mendaftar, kami anggap tidak ada keseriusan dan akan disuspen,” tegasnya.

Tetap Berjalan Saat Ramadhan

BGN memastikan Program Makan Bergizi tetap berjalan selama Ramadhan, namun dengan penyesuaian mekanisme. Makanan tidak dikonsumsi di tempat dan menu diubah sesuai rekomendasi ahli gizi.

Karbohidrat bisa diganti dalam bentuk lain seperti kue, sementara protein dapat berupa telur rebus, telur asin, dendeng atau abon. Untuk pondok pesantren, makanan dimasak siang hari dan dibagikan menjelang berbuka puasa.

BGN juga telah menutup portal pendaftaran SPPG baru. Jika suatu kecamatan masih membutuhkan tambahan unit, pemerintah daerah harus mengusulkan secara resmi untuk diverifikasi. (rco)

Pilihan Editor
Artikel Populer
Wisata Edukasi di Perpustakaan Soeman HS
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru
Investasi Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru
Protokol Isolasi Mandiri