PELALAWAN – Dalam upaya memperkuat sinergi antara insan pers dan dunia industri, Assoc. Prof. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., akademisi sekaligus narasumber utama dalam Seminar Hukum Pers di Era Digital, turut hadir dalam silaturahmi antara Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Pelalawan dan Corporate Communications (CorpComms) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Pertemuan berlangsung hangat di Pangkalan Kerinci, usai pelaksanaan seminar yang digelar di Aula Bappeda Kabupaten Pelalawan pada Kamis, 17 Juli 2025. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua JMSI Pelalawan, Erik Suhenra, S.I.Kom, beserta pengurus JMSI lainnya. Sementara dari pihak perusahaan, hadir Communications Manager Budhi Firmansyah dan SHR Manager Elwan Jumanri beserta staf.

Prof. Syafriadi menegaskan pentingnya membangun jembatan komunikasi yang sehat antara pers dan industri.

“Pers bukan hanya pilar keempat demokrasi, tapi juga mitra pembangunan. Hubungan yang sehat dimulai dari komunikasi yang terbuka dan saling menghargai,” ungkapnya.

Sementara itu, Erik Suhenra, selaku Ketua JMSI Kabupaten Pelalawan, menyambut baik langkah ini sebagai wujud silaturahmi yang lebih konstruktif dan saling menguntungkan.

“Kami berharap silaturahmi ini menjadi titik tolak untuk membangun hubungan yang lebih baik antara media dan perusahaan. JMSI siap menjadi mitra kritis namun objektif,” ujarnya.

Sementara itu Budhi Firmansyah menyatakan keterbukaan mereka terhadap masukan dari media, serta komitmen untuk terus menjalin komunikasi yang harmonis dan profesional.

Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua JMSI Provinsi Riau, H. Dheni Kurnia, yang sebelumnya juga tampil sebagai pembicara dalam seminar bertajuk Hukum Pers di Era Digital: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab. Seminar tersebut dihadiri puluhan peserta dari kalangan pers, ASN, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari silaturahmi ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya ruang dialog yang lebih luas dan sehat, antara media massa dengan korporasi yang beroperasi di wilayah Pelalawan. Sinergi yang terbangun bukan hanya akan menghindari konflik, tetapi juga mendukung pembangunan daerah berbasis transparansi dan tanggung jawab sosial. (nof)