PANGKALAN KERINCI — Skandal memalukan mencuat di Kabupaten Pelalawan. Gedung perpustakaan baru yang dibangun di bekas kantor Bupati Pelalawan, Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, mengalami kerusakan parah sebelum sempat diresmikan dan digunakan publik. Plafon bangunan dilaporkan roboh pada Senin pagi, 7 Juli 2025, diduga kuat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam sebelumnya.

Bangunan itu  merupakan proyek tahun anggaran 2023 dan selesai dibangun pada tahun 2024. Sayangnya, meski telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat, gedung tersebut justru mengalami kerusakan fisik serius. Hanya beberapa bulan setelah rampung, bahkan sebelum difungsikan.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Pelalawan, Fahrul Rozi, mengakui adanya insiden robohnya plafon. Awalnya, ia enggan menyampaikan informasi soal pihak kontraktor pelaksana. Namun setelah didesak, Fahrul akhirnya menyerahkan nomor telepon kontraktor yang tersimpan dengan nama “Marlin Kontraktor Juanda.”

Saat dihubungi oleh media, kontraktor hanya menjawab singkat, “Iya pak, Wartawan.”

Tak ada klarifikasi teknis maupun penjelasan resmi dari pihak pelaksana terkait insiden robohnya plafon. 

Ketua KAMMI Pelalawan, Wahyu Widodo, menyebut insiden ini sebagai bukti nyata gagalnya pengawasan dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.

“Baru kenak hujan, plafon sudah jatuh. Kalau nanti gedung ini digunakan anak-anak sekolah dan masyarakat umum, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan? Ini bukan bangunan pribadi, ini fasilitas publik yang dibangun pakai uang rakyat!” tegas Wahyu.

Wahyu mendesak aparat penegak hukum (APH), BPK, Kejaksaan, dan lembaga pengawasan proyek untuk segera melakukan audit total dan penyelidikan menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, tender, kualitas pekerjaan, hingga penggunaan anggaran.

“Kami minta semua pihak terkait turun tangan. Jangan tunggu korban jatuh dulu baru ribut! Kalau kasus seperti ini dibiarkan, Pelalawan akan terus dicoreng dengan proyek-proyek gagal yang menghamburkan uang negara,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa pembiaran atas persoalan ini bisa membuka peluang bagi penyimpangan yang lebih besar. “Hari ini plafon roboh, besok bisa-bisa gedungnya ikut runtuh. Jangan sampai masyarakat jadi korban akibat kecerobohan kontraktor dan lemahnya pengawasan pemerintah,” tutup Wahyu. (nof)