Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia, Komite III DPD RI Bikin Kesepakatan dengan BP2MI
Editor: tun_akhyar | Reporter : Relis
Rabu, 26 Juni 2024 | 15:57:51
Pertemuan Komite III DPD RI dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa (25/6/2024) kemarin.

JAKARTA - Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi atensi penting bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Mengingat angka deportasi Pemerintah Malaysia di Tawau dan dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan tidak berkurang dari tahun ke tahun. 

Komite III DPD RI langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan bertemu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa (25/6/2024) kemarin. Dari hasil tersebut muncul beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa.

"Dari hasil pertemuan kami mendesak BP2MI untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja Indonesia (PMI)," jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara.

Lebih lanjut Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara juga menjelaskan, terdapat tiga fokus pokok pembahasan untuk dapat melakukan percepatan optimalisasi pecapaian target, sasaran di antaranya jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi.

"Kami juga mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi para PMI untuk bekerja secara prosedural. Lalu  peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tutur lelaki yang juga menjabat sebgaai Ketua PBSI Kaltara.

Melihat dari berbagai kasus PMI di luar negara, perlindungan hak asasi para PMI turut menjadi poin penting, dengan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI dari perdagangan manusia, kerja  paksa, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, dan segala perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.

"Sebab banyak terjadi kasus-kasus seperti ini sehingga ini perlu di-highlight," jelas ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini.

Terakhir keduanya sepakat, melakukan penyelesaian secara terpadu berbagai persoalan yang dihadapi oleh para PMI, baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri secara lintas sektoral dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan permasalahan PMI.

Terkait implementasi Program Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) tahun 2024-2025, Komite III DPD RI melalui Tmi Kerja Bidang Ketenagakerjaan akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan BPMI di daerah.

"Semua program kesepakatan ini kami harap dapat segera dikomunikasikan ke BPMI daerah-daerah terkait terutama daerah perbatasan seperti di Nunukan Kaltara, karena persoalan ini masih terus dihadapi di sana sehingga kita dapat melindungi secara maksimal PMI yang bekerja di negeri sebrang," ungkap Hasan Basri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Kaltara. (**)

Zona
hukum
Bisnis
Wisata Edukasi di Perpustakaan Soeman HS

Senin, 7 November 2022 | 22:26:22
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

Senin, 7 November 2022 | 22:24:20
nasional
internasional
profil
otomotif
Artikel Pilihan
REDAKSI77.CO |Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia, Komite III DPD RI Bikin Kesepakatan dengan BP2MI
×
Home /nasional
Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia, Komite III DPD RI Bikin Kesepakatan dengan BP2MI
Editor : tun_akhyar | Penulis: Relis
Rabu, 26 Juni 2024 | 15:57:51
Pertemuan Komite III DPD RI dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa (25/6/2024) kemarin.

JAKARTA - Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi atensi penting bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Mengingat angka deportasi Pemerintah Malaysia di Tawau dan dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan tidak berkurang dari tahun ke tahun. 

Komite III DPD RI langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan bertemu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa (25/6/2024) kemarin. Dari hasil tersebut muncul beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa.

"Dari hasil pertemuan kami mendesak BP2MI untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja Indonesia (PMI)," jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara.

Lebih lanjut Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara juga menjelaskan, terdapat tiga fokus pokok pembahasan untuk dapat melakukan percepatan optimalisasi pecapaian target, sasaran di antaranya jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi.

"Kami juga mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi para PMI untuk bekerja secara prosedural. Lalu  peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tutur lelaki yang juga menjabat sebgaai Ketua PBSI Kaltara.

Melihat dari berbagai kasus PMI di luar negara, perlindungan hak asasi para PMI turut menjadi poin penting, dengan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI dari perdagangan manusia, kerja  paksa, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, dan segala perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.

"Sebab banyak terjadi kasus-kasus seperti ini sehingga ini perlu di-highlight," jelas ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini.

Terakhir keduanya sepakat, melakukan penyelesaian secara terpadu berbagai persoalan yang dihadapi oleh para PMI, baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri secara lintas sektoral dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan permasalahan PMI.

Terkait implementasi Program Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) tahun 2024-2025, Komite III DPD RI melalui Tmi Kerja Bidang Ketenagakerjaan akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan BPMI di daerah.

"Semua program kesepakatan ini kami harap dapat segera dikomunikasikan ke BPMI daerah-daerah terkait terutama daerah perbatasan seperti di Nunukan Kaltara, karena persoalan ini masih terus dihadapi di sana sehingga kita dapat melindungi secara maksimal PMI yang bekerja di negeri sebrang," ungkap Hasan Basri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Kaltara. (**)

Pilihan Editor
Komitmen DPD RI Lindungi Pekerja Migran...

Minggu, 21 Juli 2024 | 22:09:09
Artikel Populer
Wisata Edukasi di Perpustakaan Soeman HS
Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru
Investasi Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru
Protokol Isolasi Mandiri